JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Steve Scott,untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Australia, dengan fokus pada transformasi digital.
Anas berharap kerja sama ini dapat memberikan banyak pembelajaran tentang digitalisasi terintegrasi dan implementasi kebijakan data dalam kerangka kerja GovTech Australia yang telah berhasil.
"Kami berharap dapat memperoleh pembelajaranmengenai implementasi digitalisasi terintegrasi dan kebijakan data dalam kerangka GovTech di Australia.
Pada akhir tahun 2023, Menteri Annas dan timnya mengunjungi Australia untuk melihat secara langsung praktik baik digitalisasi pemerintah di sana. Kunjungan tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teknologi dalam merampingkan layanan publik di Australia.
Annas mengatakan bahwa Australia mensinergikan data dan digital untuk mempromosikan layanan publik yang inklusif dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, seperti MyGov dan Digital ID. Inisiatif ini serupa dengan Indonesia dalam penerapan GovTech pada tahun 2024.
"Fokusnya adalah pada layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, mirip dengan Digital ID Australia, yang juga sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia.
Kementerian PANRB telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital, dimulai dengan Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018, diikuti dengan Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional pada tahun 2022, dan pada akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo memberlakukan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional. Peraturan Presiden tentang Integrasi Layanan Digital Nasional."
Peraturan-peraturan ini memperkuat fondasi kebijakan untuk transformasi pemerintahan digital di Indonesia melalui upaya yang lebih cepat dan komprehensif untuk menerapkan digitalisasi pemerintahan. Indonesia saat ini berfokus pada implementasi GovTech, sebuah sinergi antara perusahaan milik negara Perum Peruri dan tim koordinasi lintas lembaga pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Anas juga menyarankan dua hal yang dapat diupayakan untuk memperkuat hubungan Indonesia-Australia.
Pertama, kerja sama terkait pelayanan administrasi untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, dan melalui peran Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, untuk dapat mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dengan fokus pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini untuk memungkinkan.
Usulan kedua adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri PANRB dengan Menteri Keuangan, Perempuan, dan Pelayanan Publik Australia, Katie Gallagher, dalam bentuk dukungan teknis untuk inisiatif transformasi prioritas dan transfer pengetahuan serta praktik-praktik digitalisasi pemerintahan dari kedua negara.
Anas menjelaskan, "Saat ini, Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan Menko Perekonomian Indonesia dan memiliki MoU terpisah dengan Menteri Katie Gallagher mengenai transformasi digital dan data di Indonesia, karena kerja sama serupa akan diperlukan di sektor teknologi digital di masa depan."
Mantan perwakilan LKPP ini juga mendukung dukungan Prospera terhadap Agenda Percepatan Transformasi Digital, yaitu Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk melaksanakan tugas-tugas Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional. Tim menyampaikan apresiasi karena telah menjadi bagian dari Project Management Office.
Pemerintah Indonesia juga telah memperoleh manfaat dari kerja sama Indonesia-Australia, termasuk kerja sama antara Kementerian PANRB dan APSC dalam hal manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang baik, integritas, akuntabilitas, inovasi, dan pelayanan publik.
