Jakarta-Kepala badan kebijakan dan strategi dalam negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Funto Jungo mengungkap beberapa isu strategis di 4 daerah otonom baru Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Tantangan strategis tersebut antara lain optimalisasi kualitas otonomi daerah, penanggulangan inflasi dan kemiskinan ekstrem di daerah, sinergi kebijakan dan program nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan transformasi digital pemerintahan," kata Yusarto dalam siaran pers yang diterimanya di Jakarta, Sabtu.
Dilanjutkan dengan workshop penguatan strategi kebijakan nasional berbasis Karakteristik dan kearifan lokal di Empat DOB Papua yang dilaksanakan pada Jumat (22/3) di Provinsi Navile, Papua tengah.
" Kami berharap Papua Tengah dari Vaperida (Badan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah) sudah sejalan untuk menyusun strategi kebijakan terkait rencana umum (isu strategis) ini," katanya.
Menurutnya, optimalisasi otonomi daerah berhasil jika daerah berhasil menjalankan enam isu pelayanan dasar wajib, antara lain kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, perdamaian dan ketertiban,pekerjaan umum dan tata wilayah.
" Ini mungkin langkah kita untuk mengoptimalkan kualitas otonomi daerah, " katanya.
Di sisi lain, isu strategis penanggulangan inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem pada dasarnya terkait dengan keseimbangan penawaran dan permintaan, memastikan produk yang dihasilkan tidak membebani masyarakat karena harga yang terlalu tinggi.
"Seperti halnya kemiskinan ekstrem, berbagai intervensi untuk memperbaiki rumah layak huni dan menjadi aset bagi komunitas ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk mengeluarkan komunitas kita dari kategori kemiskinan ekstrem 1," katanya.
Yusharto mengingatkan bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan strategi kebijakan yang berkualitas.
Selain itu, sumber daya manusia harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan, dan transformasi digital pemerintahan harus dimaksimalkan untuk mempermudah dan mempercepat tata kelola daerah.
" Merupakan tanggung jawab kami untuk terus berlanjut hingga ASN mampu menciptakan cara-cara baru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara-cara baru ini kami sebut inovasi," kata Yusarto.
