JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membagikan dividen tunai residual sebesar Rp 35,430 miliar (Rp 235 per saham) kepada para pemegang saham pada 28 Maret 2024. Menurut BRI, dividen ini menunjukkan komitmen tulus perseroan untuk menciptakan nilai ekonomidan nilai sosialbagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

"BRI berbisnis dengan rakyat dan diolah oleh rakyat, keuntungan BRI dikembalikan kepada rakyat melalui pajak dan dividen," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam sebuah dokumen yang dirilis di Jakarta, Jumat.

Pada 18 Januari 2024, atau sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BRI membagikan dividen interim sebesar Rp 12,67 triliun atau Rp 84 per saham kepada para pemegang saham.

Pada tanggal 1 Maret 2024, RUPST BRI menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 48,1 triliun. Jumlah ini meningkat 10,59% dibandingkan dengan nominal pembayaran dividen sebesar Rp43,49 triliun pada tahun 2023.

Jumlah dividen sebesar Rp48,10 triliun ini setara dengan Rp319 per lembar saham,dan rasio pembayaran dividensetara dengan kurang lebih 80,04% dari laba yang dapat diatribusikan.

Untuk dividen 53,19% kepemilikan saham Republik Indonesia, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun ke Rekening Kas Umum Negara.

Sunarso mengatakan bahwa keputusan BRI untuk membayar dividend payout ratio sebesar 80,04%telah mempertimbangkan bahwa perusahaan saat ini memiliki struktur permodalan yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan perkiraan risiko yang mungkin timbul di masa depan.

"Dengan payout ratio sebesar 80,04%, CAR perusahaan tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.

Perseroan menegaskan bahwa pembayaran dividen tersebut membuktikan bahwa BRI sebagai BUMN yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai , secara simultan dapat menjalankan peran sebagai economic value dan social value

.
Melalui pembayaran pajak dan dividen, keuntungan perusahaan dikembalikan kepada negara sebagai pemegang saham utama.

"Selanjutnya, keuntungan tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," kata Sunarso.