MKMK Memutuskan Bahwa Guntur Hamzah Tidak Melanggar Kode Etik

JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah tidak melanggar Kode Etik yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). "Telah ditetapkan bahwa hakim terlapor tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang yang dapat mempengaruhi jabatannya sebagai Ketua APHTN-HAN dan penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," ujar Ketua MKMK Dewa Gede Pargunah, Kamis, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Para hakim MKMK berpendapat bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa posisi Guntur sebagai ketua APTN-HAN dapat mempengaruhi independensi persidangan tidak beralasan.

"Dengan mengacu pada penerapan asas kepatutan dan kepantasan Sapta Karsa Hutama, khususnya angka 11, seorang hakim konstitusi dapat bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau profesi yang tidak menghalanginya untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi," kata anggota MKMK, Yuliandri.

Permintaan keterangan kepada Guntur sebagai hakim terlapor menunjukkan bahwa Guntur tidak sedang menjabat sebagai Presiden APHTN-HAN, lanjut Yuliandri.

Majelis hakim juga menilai bahwa keberadaan Guntur sebagai anggota APHTN-HAN yang kemudian terpilih sebagai ketua umum bukan merupakan pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama.

Pada bagian kedua putusan, majelis hakim juga berpendapat bahwa Guntur bukanlah anggota APHTN-HAN, sebagaimana pendapat berbeda (dissenting opinion)pada Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum pada Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik dalam kaitannya dengan dalil-dalil hukum dalam putusan tersebut tidak terbukti.

Sebelumnya, Guntur pernah dilaporkan ke MKMK oleh Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi (FORMASI) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diketuainya di APHTN-HAN.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan hari Selasa (16/4), FORMASI menyatakan bahwa mereka berada dalam posisi sebagai penghubung antara pengurus dan anggota APHTN-HAN dengan Guntur dalam kaitannya sebagai ahli dalam perkara-perkara yang disidangkan di MK.

Selain FORMASI, Guntur juga dilaporkan oleh Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS) terkait dengan Putusan MK No 90/PUU-XIX/2023.

GAS mendalilkan bahwa Guntur telah secara nyata melanggar kode etik karena secara konsisten berusaha mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini. Oleh karena itu, GAS meminta MKMK untuk tidak melibatkan Guntur dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.