Bandung-
Bupati Bandung, Jawa Barat, Dadang Supriatna, mengatakan rencana pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di wilayah Bandung Timur yaitu Kertasari akan melibatkan pihak swasta.
"Sebagai Bupati, hari ini saya ingin menyampaikan tentang rencana kerja sama investasi yang sangat penting dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Bupati Bandung dengan menerapkan skema business-to-business," kata Dadang secara daring di Bupati Bandung, Bandung Timur. Itu.
Meskipun rencana pembangunan penting karena air minum merupakan kebutuhan pokok, banyak yang masih menghadapi masalah dengan penyediaan yang tepat, kata Dadang.
Oleh karena itu, Dadang yakin sistem penyediaan air minum Bupati Bandung dapat ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, penyelenggara spam dan badan usaha melalui skema investasi usaha.
Skema ini melibatkan investor, kata Dadang, karena membawa kemakmuran bagi masyarakat dengan melibatkan perusahaan swasta dengan keahlian dan sumber daya yang diperlukan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.
"Sektor air minum merupakan salah satu pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat," katanya.1
Dadang mengungkapkan cakupan pelayanan perumahan di air minum Tirta Raharja masih rendah, setara dengan 16,56 jiwa atau 15.980.526% dari total penduduk di wilayah pelayanan.
Dan jumlah sambungan pelanggan yang disediakan oleh sistem penyediaan air minum adalah 112.613 sambungan pelanggan, dengan total populasi 504.164.
" Hal ini terjadi karena jumlah pelanggan yang merebak karena Perumda Air Minum Tirta Raharja melayani tiga wilayah administrasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi," katanya.
Dan juga merupakan faktor cakupan layanan yang rendah.
"Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai cakupan pelayanan adalah memaksimalkan potensi pemasaran dengan memanfaatkan peluang investasi baik dari APBN, APBN maupun badan usaha," katanya.
Dengan demikian, kata dia, pengembangan spam di wilayah Timur akan dilakukan dalam skema business-to-business sebagai upaya perluasan cakupan layanan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam SDG.
Dalam private engagement ini, Dadang mengharapkan adanya peningkatan kapasitas infrastruktur, dan menurutnya, swasta dapat berkontribusi pada pembangunan atau perluasan jaringan pipa, pembangunan instalasi pengolahan air, dan pembaruan peralatan yang diperlukan.
"Bekerja dengan perusahaan swasta dengan pengalaman dan pengetahuan di bidang ini akan membantu meningkatkan keandalan pasokan air dan mengurangi masalah seperti kebocoran pipa," katanya.
Dadang juga menyampaikan bahwa melalui skema ini akan membantu memastikan keberlanjutan keuangan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.
"Di perusahaan swasta, kita dapat mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan dan mengelola sistem secara efisien dalam jangka panjang," katanya.
Kemudian, dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, Dadang mengatakan kerja sama investasi dengan perusahaan swasta akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
"Mendorong perusahaan swasta untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pelatihan kejuruan, kesempatan kerja dan pembangunan infrastruktur," katanya.
Dalam rencana kerja sama investasi ini, dadang menambahkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama yang didukung.
"Kami menjamin kepentingan masyarakat terjamin dan hasil investasi ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat," katanya.