JAKARTA - Pemilu 2024 yang baru saja dilaksanakan beberapa hari yang lalu, tampak berjalan dengan tertib dan aman. Namun, penolakan terhadap hasil pemilu karena adanya kejanggalan berpotensi menimbulkan kerusuhan. Di sisi lain, situasi yang aman dan damai diperlukan agar proses pergantian kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.

Pada hari pemungutan suara, enam organisasi riset merilis hasil penghitungan awal pemilu 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran, memperoleh lebih dari 50% suara, memastikan bahwa pemilihan presiden akan berlangsung dalam satu putaran. Sementara itu, delapan partai telah lolos ambang batas parlemendan satu partai berada dalam posisi margin of error menunggu hasil penghitungan KPU.

Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, hasil hitung cepat oleh lembaga-lembaga riset ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam menentukan pemenang pemilu. Berdasarkan hasil hitung cepat tersebut, partai-partai menentukan langkah dan strategi politik selanjutnya. Pemilu tampaknya berjalan tertib, aman dan damai.

Hampir semua pihak sepakat bahwa pemilu harus berjalan damai di semua tahapan. Namun, kemungkinan untuk mengganggu kedamaian pemilu, terutama ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, dapat menyebabkan protes dan gangguan.

Baru-baru ini, kantor KPU dan Bawasul telah menjadi sasaran protes, dengan peserta mulai dari beberapa orang hingga ribuan. Mereka mewakili kelompok-kelompok yang tidak menerima hasil penghitungan cepat. Isu ketidakberesan diangkat sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu untuk mendelegitimasi mereka.

Tanpa menunggu lama, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKP3) mengangkat isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabumin Laka dari Pilpres 2024. Para purnawirawan ini meyakini bahwa pasangan Prabowo-Gibran dan Jokowi melakukan kecurangan selama pemilu 2024.

Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS-TPS di Boyolali, NTT, Gorontalo, Chimahi, Bandar Lampung, dan banyak daerah lainnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari penyelenggara untuk meminimalisir kecurangan pemilu. Namun demikian, protes masyarakat atas dugaan kecurangan masih terus berlanjut. Sementara itu, beberapa pihak menyiapkan langkah hukum melalui mekanisme resmi Bawasul dan Mahkamah Konstitusi.

Menghadapi situasi ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan aparat keamanan berada dalam kondisi siap siaga dan waspada untuk memastikan situasi dan konteks hingga akhir fase pesta demokrasi. Penulis secara khusus mengapresiasi kesiapan Polri dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan selama Pemilu 2024.


Transisi kepemimpinan
Situasi yang aman dan damai adalah dasar utama untuk membangun transisi kepemimpinan yang layak sejak pengumuman hasil pemilu pada Maret 2024. Transisi kepemimpinan tidak dapat dianggap remeh di negara-negara demokrasi
Transisi yang lancarberdampak pada pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, setidaknya ada beberapa program nasional yang perlu ditransisikan dengan cara yang lebih sistematis dan terencana.

Yang pertama adalah program hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu langkah yang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

Sebelum hilirisasi, ekspor Indonesia hanya bernilai USD 2,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun; setelah dimulainya kebijakan hilirisasi pada tahun 2020, nilai tambah melonjak menjadi USD 33,8 miliar atau setara dengan Rp510 triliun. Kinerja sektor hilir saat ini mengindikasikan bahwa ekspor dari industri pengolahan non-migas akan meningkat sebesar 16,5% pada tahun 2022.

Namun demikian, upaya pengembangan hilirisasi komoditas sumber daya alam masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut muncul dari keterbatasan infrastruktur dan energi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan teknologi dan barang modal, serta keterbatasan pembinaan dan manajemen dalam tata kelola kebutuhan produk hilir.

Banyaknya kendala dalam program hilirisasi ini menjadi fokus yang harus dipahami oleh Presiden yang akan datang. Hal ini tidak lain adalah pembangunan yang lebih otentik. Hal ini dikarenakan pembangunan hilirisasi sedang disoroti oleh banyak negara maju. Uni Eropa merupakan penentang hilirisasi yang paling vokal di Indonesia dan telah membawanya ke meja WTO, dan pada bulan Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah.

Sebagai pusat industrialisasi dengan dampak yang signifikan terhadap negara, isu lain yang dipertimbangkan adalah lingkungan. Berbagai protes telah terjadi terhadap dampak lingkungan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah.

Oleh karena itu, keberlanjutan program hilirisasi ini harus dipersiapkan dengan matang agar terjadi keseimbangan antara manfaat yang akan diperoleh di masa depan dan dampak yang mungkin dirasakan. Mempersiapkan segala sesuatunya membutuhkan waktu. Selain itu, Hili Risasi merupakan modal dasar untuk membangun Indonesia Emas 2045.

Kedua, pengembangan kredit usaha. Pemerintah saat ini telah memiliki sejumlah kredit yang tersedia untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mekar, Wakaf Mikro, dan Kredit Ultra Mikro. Sebagai contoh, menurut data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Pemerintah telah menyalurkan Rp 204,17 triliun kepada 3,18 juta debitur melalui KUR per 7 November 2023. Angka ini setara dengan 68,74% dari target Rp 297 triliun.

Kredit usaha berbunga rendah ini dapat menumbuhkan ekonomi lokal di masa depan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional akan mencapai 60,5% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian
.

Rupanya, keberhasilan kredit ini juga merambah ke sektor kelompok milenial, yaitu perusahaan rintisan (start-up). Perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman bank. Perusahaan baru masih belum menjadi perusahaan yang paling mudah untuk mengakses pembiayaan bank di mata bank. Hal ini dikarenakan rata-rata perusahaan rintisanmasih baru dan transaksi pertamanya masih kecil atau belum stabil. Terobosan ini tentunya perlu dipersiapkan untuk diintegrasikan dengan program-program yang sudah ada.

Ketiga, pembangunan infrastruktur. Selama pemerintahan saat ini, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara telah dikembangkan. Tentu saja, bentuk-bentuk keberlanjutan yang lebih maju juga diperlukan.

Keberlanjutan ini berbentuk infrastruktur yang lebih mikro dan digital. Selain proyek infrastruktur berskala besar, ada juga pembangunan infrastruktur berskala lebih kecil yang sedang berlangsung yang menjangkau desa-desa yang berbeda. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan desa, yang dibiayai oleh dana desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan infrastruktur teknologi digital tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga perencanaan yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur yang sudah ada, sehingga menjamin keberlanjutan.

Keempat, program peningkatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang berbakat. Untuk memanfaatkan bonus demografi, tidak cukup hanya dengan memperkuat ekonomi. Diperlukan perubahan untuk memperkuat sumber daya manusia generasi muda. Tidak hanya dengan berfokus pada pendidikan, tetapi juga dengan membangun sikap kepedulian, keterampilan manajerial dan manajemen pengetahuan.

Inovasi dalam pengembangan teknologi, baik yang sederhana maupun yang berteknologi tinggi, diarahkan untuk memperkuat kemandirian. Hal ini termasuk transfer pengetahuan tentang teknologi terbaru.

Kita tidak hanya harus bangga dengan bonus demografi kita, tetapi juga membangunnya menjadi potensi dan kekuatan negara ini.

Penulis percaya bahwa keempat program di atas, selain memiliki nilai strategis, juga sangat penting dan mendesak sehingga membutuhkan transisi kepemimpinan yang lebih baik. Kita tidak hanya membutuhkan pemimpin, tetapi juga tim pendukung untuk membantu pemimpin terpilih di masa depan.

Semua sumber daya, pengetahuan, dan warisan pembangunan yang ada saat ini merupakan modal utama yang harus dikelola dengan lebih serius.

Membangun solidaritas dan sinergi dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting dalam membangun Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan prasyarat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, menyatukan kekuatan dari berbagai aspek dan membangun sinergi dengan seluruh elemen bangsa akan memungkinkan berkembangnya potensi bangsa yang luar biasa untuk membangun negara dan bangsa yang kuat dan tangguh dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

*Ngasiman Djoyonegoro adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi Al Kamal, Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan