BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat meminta dan sangat berharap agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Jawa Barat tidak diwarnai dengan narasi dan isu-isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat menimbulkan perpecahan. Hedy Ardia, Direktur Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Jawa Barat, dalam acara pendidikan pemilih bersama Jaringan Lintas Agama dan Kemanusiaan di Cimahi pada hari Senin, mengatakan, “Di Jawa Barat, ketika menentukan pilihan calon gubernur dan wakil gubernur, masyarakat Saya sangat berharap tidak ada pasangan calon, tim sukses, isu SARA atau partai politik yang menggunakan politisasi agama”. Lebih lanjut, empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024, yaitu Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikh-Ilham Akbar Habibieh, Asep Adan Ruhiat-Gitalis Duina Talina, dan Jeje Wiradinata-. Ronar Surapraja menganut keyakinan agama yang sama, yaitu Islam.
Oleh karena itu, Hedi berharap isu SARA dan diskriminasi apapun terhadap ciptaan Tuhan tidak terjadi dalam Pilcada 2024. "Melihat latar belakang dan profil keempat pasangan calon yang ada saat ini, mereka semua terlihat seagama, tapi kalau dilihat dari jenis kelamin, mereka berbeda. Semoga mereka tidak menggunakan isu SARA atau isu lain yang mendiskriminasi saudara-saudara seiman.” Menurut Heddy, saat ini proses Pilcada 2024 sedang memasuki tahap tanggapan dari masyarakat setelah pasangan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat administrasi. "Tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota saat ini memasuki masa masukan dan tanggapan masyarakat. Secara administratif, kami telah menetapkan keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan,” kata Heddy. Menurut Hedi, tahapan tanggapan masyarakat akan berlangsung hingga Rabu (18/9), dan setelah itu KPU Jawa Barat akan terus memberikan tanggapan hingga Sabtu (21/9). "Apakah ada tanggapan masyarakat yang membuat seseorang membatalkan? Kemudian pada tanggal 22 (November) kami akan mengambil keputusan dan pada tanggal 23 (November) kami akan melakukan pengundian nomor urut,” katanya.
Hedi berharap keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dapat meraih sukses. “Kita ada empat pasangan calon dan saya berharap keempatnya lolos dan kita bisa menentukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024,” katanya. Sementara itu, Hedi mengingatkan masyarakat bahwa mereka dapat menentukan nasib komunitas mereka dengan ikut serta dalam pemilihan pada tanggal 27 November mendatang. "Pada tanggal 27 November nanti, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan kembali dihadapkan pada kondisi pemilu. Ini adalah pilihan antara menggunakan hak politik kita atau tidak. Hak politik untuk menentukan maju atau mundurnya daerah sepenuhnya ada di tangan kita.”
Hedi menilai, masa depan rakyat dan daerahnya akan ditentukan hanya dalam waktu lima menit di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ini akan ditentukan oleh pilihan yang kita buat dalam lima menit di TPS, oleh kita semua pada tanggal 27 November. Ini akan ditentukan tidak hanya oleh penduduk Jawa Barat, tetapi juga oleh seluruh Indonesia pada saat yang sama.” Di tempat yang sama, Pastor Julianus Yahya Lusyadi dari Paroki Santo Ignatius Simahi mengatakan bahwa proses pemilu pada 27 November 2024 merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk bangsa dan negara. “Ini semua adalah bagian dari kontribusi kita untuk negara dan provinsi, khususnya Jawa Barat, dan kota serta kabupaten tempat kita berada,” kata Julianus.
Tanpa partisipasi masyarakat, kata Julian, tidak akan ada cita-cita masyarakat untuk membangun negara dan bangsa. “Hanya dengan partisipasi kita semua, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai,” katanya.
Julianus berpesan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing, tanpa harus dipaksa oleh partai politik manapun. "Menjadi pemilih memang tidak mudah, tapi kalau kita bisa memilih yang menurut kita terbaik, kita sudah berkontribusi. Kita tidak mencari kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan Jawa Barat dan kepentingan kota dan provinsi yang benar-benar progresif,” kata Julianus.
